Welcome to Chilly Theme

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi Halaman All

Strategi Pemerintah Atasi Dampak Pelemahan Ekonomi Akibat Pandemi Halaman All

Kondisi yang tidak berimbang ini memfasilitasi munculnya pemerintah dengan perilaku kurang bisa bersaing, hal in disebabkan pemegang monopoli tertentu pada administrasi public tidak memberikan peluang untuk merespons terhadap kritik. Ini terlihat dari budaya kerja bahwa setiap pekerjaan/urusan harus menunggu petunjuk, perintah, dan persetujuan dari atasan. Akibat dari kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian para birokrat kurang berkembang.

Pelebaran sosial media dalam bidang usaha

Untuk ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan work at home terutama untuk sektor pendidikan dan kartu pra-kerja. Untuk bidang industri, pemerintah memastikan sejalan dengan PSBB dan Kementerian Perindustrian memastikan industri yang terdampak berat, moderat dan yang diuntungkan oleh pandemi dan kebijakan ini. Di samping itu, Presiden juga meminta agar perubahan postur APBN dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. [newline]Oleh sebab itu, sejak awal Presiden meminta agar aparat berwenang ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Belanja negara yang digunakan untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebesar Rp 2.613,eight triliun menjadi Rp 2.738,four triliun. Keempat, dikucurkan anggaran sebesar Rp one hundred twenty,sixty one triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.

Artinya, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh pemerintah daerah yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah lainnya, dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Peran-peran dominan dan bersifat monopoli oleh pemerintah di bidang pelayanan public, ternyata belum banyak mengalami perubahan dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan yang optimal dalam melakukan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan masih dirasakan tidak fleksibel dan kurang responsive dari organisasi pemerintah dalam menawarkan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hal tersebut terkait dengan belum banyaknya kelembagaan pemerintah yang didesain sedemikian rupa sehingga mampu merespons dinamika masyarakat informasi yang terus berkembang. Artinya, perspektif tata aturan suatu pemerintah yang kaku harus mulai dipikirkan dan dipertimbangkan perubahan kea rah organisasi yang tidak berkota-kotak.

Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam. Dalam bidang moneter, pertumbuhan kredit melambat dan mengganggu kinerja perbankan dan non-perbankan selain adanya peningkatan NPL . Selanjutnya dampak dirasakan pada bidang fiskal karena penurunan pendapatan negara penurunan akibat penurunan penerimaan perpajakan disertai kenaikan belanja dan bukan tidak mungkin peningkatan pembiayaan.

Karena itu birorasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan system pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti salah satu kondisi birokrasi yang professional adalah memberikan pelayanan tewrhadap masyarakat , sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya birokrasi perlu diarahkan guna memiliki wawasan pelayanan public. Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa, dengan tujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekkuasaan. Dengan reformasi birokrasi yang dilakukan, konseppelayanan pun dilakukan perubahan, dari orientasi pelayanan penguasa sampai saatnya menuju orientasi pelayanan public.

Comments are closed.